Pendidikan Antikorupsi Jadi Fondasi Moral di Sekolah, Guru Didorong Jadi Teladan Nilai Kejujuran
Diskusi Depok – Upaya membangun generasi muda yang jujur dan berintegritas tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab moral seluruh unsur pendidikan. Guru, kepala sekolah, serta tenaga pendidik memiliki peran yang sangat strategis dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial kepada para peserta didik sejak dini.
Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Siti Rahmawati, saat membuka kegiatan Sosialisasi Pendidikan Antikorupsi bagi Tenaga Pendidik dan Kepala Sekolah di Aula Balaikota Depok, Jumat (1/11/2025). Kegiatan ini diikuti ratusan peserta dari berbagai jenjang pendidikan — mulai dari SD, SMP, hingga SMA dan SMK — serta menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan akademisi Universitas Indonesia.
Guru Sebagai Teladan Nyata
Dalam sambutannya, Siti menegaskan bahwa pendidikan antikorupsi tidak bisa hanya disampaikan melalui teori di ruang kelas, melainkan harus dicontohkan dalam tindakan nyata sehari-hari oleh para pendidik.
“Guru adalah contoh hidup bagi siswa. Setiap perilaku guru — mulai dari datang tepat waktu, menggunakan anggaran sekolah secara transparan, hingga bersikap jujur dalam penilaian — merupakan bentuk pembelajaran karakter yang jauh lebih efektif daripada sekadar ceramah atau hafalan teori,” ujarnya.
Menurutnya, ketika seorang guru menunjukkan sikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, maka peserta didik akan meneladani perilaku tersebut secara alami. Proses pembentukan karakter melalui keteladanan inilah yang menjadi fondasi utama dalam menciptakan generasi antikorupsi di masa depan.
Sejalan dengan Kurikulum Merdeka
Siti menjelaskan, penerapan pendidikan antikorupsi sejalan dengan semangat Kurikulum Merdeka, yang menitikberatkan pada pembelajaran berbasis karakter, nilai, dan pengalaman. Melalui kurikulum ini, siswa tidak hanya diajarkan untuk memahami konsep kejujuran, tetapi juga diajak untuk berpikir kritis, berani mengungkapkan pendapat, serta bertindak adil dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun orang lain.
“Kurikulum Merdeka memberi ruang bagi sekolah untuk berinovasi dalam membentuk karakter peserta didik. Nilai antikorupsi seperti kejujuran, kerja keras, sederhana, dan tanggung jawab dapat diintegrasikan ke dalam berbagai mata pelajaran serta kegiatan proyek profil pelajar Pancasila,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pembelajaran berbasis proyek (project-based learning) dapat menjadi sarana efektif dalam menanamkan nilai integritas. Misalnya, melalui proyek kewirausahaan, siswa diajak untuk mengelola keuangan secara transparan dan bertanggung jawab, atau melalui kegiatan sosial di mana mereka belajar pentingnya keadilan dan empati.
Penguatan Budaya Sekolah yang Bersih
Lebih lanjut, Siti berharap kegiatan sosialisasi ini mampu memperkuat komitmen para tenaga pendidik di Kota Depok untuk menciptakan budaya sekolah yang bersih, transparan, dan berintegritas. Ia menekankan pentingnya membangun sistem pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada hasil akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter moral dan etika.
“Kami ingin agar setiap sekolah di Depok menjadi contoh lingkungan pendidikan yang bebas dari praktik kecurangan sekecil apa pun, termasuk dalam administrasi, penggunaan dana BOS, maupun sistem penilaian siswa. Semua harus dijalankan dengan semangat kejujuran,” tegasnya.
Selain itu, Dinas Pendidikan juga berencana menggandeng Inspektorat Kota Depok dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang pendidikan untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal di sekolah, sekaligus memberikan pendampingan bagi tenaga pendidik dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Dukungan dan Partisipasi Masyarakat
Kegiatan sosialisasi ini juga mendapatkan apresiasi dari para peserta. Salah satu guru SMP Negeri di Cimanggis, Ahmad Fauzi, mengaku bahwa pelatihan semacam ini penting untuk membuka wawasan pendidik mengenai makna integritas dalam konteks sekolah.
“Selama ini kami sering mengajarkan tentang kejujuran kepada siswa, tetapi belum tentu semua guru sadar bahwa hal-hal kecil seperti ketepatan laporan keuangan atau penilaian objektif juga bagian dari praktik antikorupsi,” tuturnya.
Sementara itu, perwakilan KPK yang hadir, Dr. Ratna Kusumawati, menyampaikan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan investasi jangka panjang bagi bangsa. Ia menilai bahwa upaya menanamkan nilai integritas sejak usia sekolah akan berdampak besar dalam menekan potensi pelanggaran hukum di masa depan.
